header image
Home arrow Pertanian Terpadu arrow Artikel arrow BAGIAN PERTANIAN TERPADU VERSUS MANDAT DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
BAGIAN PERTANIAN TERPADU VERSUS MANDAT DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA PDF Print E-mail
Written by Wahju Qamara Mugnisjah   
Thursday, 15 November 2007

PERTANIAN TERPADU DALAM WACANA:

KASUS DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Wahju Qamara Mugnisjah2)

1) 

2.3. BAGIAN PERTANIAN TERPADU VERSUS MANDAT DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA[1]

 

2.3.1. PENDAHULUAN

 

1.    Keputusan Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen di Lingkungan IPB Tanggal 10 Januari 2005 telah menetapkan mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura sebagai berikut: “Pengembangan ilmu dan teknologi produksi sumber daya nabati dan pengelolaan lingkungan tumbuhnya secara berkelanjutan”.

 

2.    Berkenaan dengan usulan saya tentang perlunya ada Bagian Pertanian Terpadu di Departemen Agronomi dan Hortikultura, pemahaman sepintas atas rumusan mandat tersebut mengesankan bahwa pertanian terpadu berada di luar mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura. Oleh karena itu, perlu direnungkan apakah sistem pertanian terpadu masih termasuk dalam lingkup mandat tersebut, dengan kata lain, apakah Bagian Pertanian Terpadu layak berada di Departemen Agronomi dan Hortikultura.

 

2.3.2. PEMAHAMAN ATAS MANDAT DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

 

3.    Mandat tersebut memang agak sulit untuk dipahami sehingga perlu ditelaah dengan seksama, antara lain, apakah yang dimaksudnya terdapat dua cakupan mandat dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, yaitu (a) pengembangan ilmu dan teknologi produksi sumber daya nabati yang berkelanjutan dan (b) pengelolaan lingkungan tumbuh sumber daya nabati yang berkelanjutan pula (Pemahaman I), ataukah (a) pengembangan ilmu dan teknologi produksi sumber daya nabati dan (b) pengelolaan lingkungan tumbuh sumber daya nabati secara berkelanjutan (Pemahaman II). Dengan merujuk pada pendapat bahwa, dalam konteks pembangunan, keberlanjutan itu setidaknya mencakup tiga keadaan, yaitu viable (secara ekonomi), diterima (oleh masyarakat), dan aman atau tidak merusak (lingkungan atau sumber daya alam), tampak bahwa mandat dalam Pemahaman I mengharuskan tercapainya ketiga aspek keberlanjutan itu baik dalam pengembangan ilmu dan teknologi produksi maupun dalam pengelolaan lingkungan tumbuh dari sumber daya nabati itu. Dalam Pemahaman II mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura mengharuskan tiga aspek keberlanjutan hanya dalam pengelolaan lingkungan tumbuh sumber daya nabati, yakni tanah, air, dan atmosfernya serta adanya upaya (ke arah yang lebih baik meskipun tidak berkelnjutan) dalam mengembangkan ilmu dan teknologi produksi sumber daya nabati itu. Jika kedua pemahaman itu diperbandingkan, tampak bahwa Pemahaman I merupakan cara pemahaman yang tepat, dan saya mengikuti pemahaman tersebut serta berharap pemahaman itu pulalah dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Jadi, Departemen Agronomi dan Hortikultura berurusan dengan keberlanjutan pengembangan iilmu dan teknologi produksi sumber daya nabati dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan tumbuh sumber daya nabati itu.

 

4.    Berdasarkan pemahaman yang mana pun, Departemen Agronomi dan Hortikultura berkhidmad pada komoditi sumber daya nabati. Dalam artikel ini, selanjutnya saya mengikuti Pemahaman II. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1983, nabati berarti mengenai atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Departemen Agronomi dan Hortikultura berkhidmat pada pengembangan ilmu dan teknologi produksi sumber daya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu tanaman, dan pengelolaan lingkungan tumbuh tanaman itu secara berkelanjutan.

 

5.    Pengelolaan lingkungan tumbuh tanaman secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek keamanannya, merujuk pada penggunaan ilmu dan teknologi produksi tanaman yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungannya itu. Artinya, pengelolaan lingkungan tanaman harus dapat mempertahankan tingkat keseburan lapang produksi yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya dan menghindari menghidari sebanyak mungkin penggunaan masukan eksternal yang berupa bahan kimia pabrikan (pupuk buatan dan pestisida). Penggunaan masukan eksternal yang dibatasi atau sesedikit mungkin sehingga harus mengganti kekurangannyai dengan menggunakan masukan internal yang sebanyak mungkin dihasilkan di kebun menjadi bidang cakupan mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura.

 

6.    Pengelolaan lingkungan tumbuh tanaman mencakup penerapan ilmu dan teknologi yang merupakan hasil pengembangan, dalam hal ini oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura. Dalam konteks bahwa komoditi telaahannya berupa tanaman (juga gulma, mengingat batasan nabati menurut Kamus Bahasa Indonesia dan artikel saya yang lalu tentang bidang agronomi), tidaklah ganjil jika dalam rangka mengelola lingkungan tumbuh tanaman itu pengadaan masukan substitusi dari bahan-bahan yang dihasilkan di kebun (Butir 5) dirancang dari awal pembangunan kebun dengan memproduksinya sendiri di kebun. Hal ini berarti bahwa pemeliharaan ternak di kebun yang dimaksudkan untuk mendapatkan limbahnya, demikian pula pemanfaatan gulma dan limbah kebun lainnya, sebagai bahan baku pupuk organik merupakan kegiatan yang termasuk dalam rangka pengelolaan lingkungan tumbuh tanaman yang dimaksud oleh mandat tersebut. Pemahaman demikian sejalan dengan gagasan saya bahwa sistem pertanian terpadu yang paling sesuai atau layak ditekuni di Departemen Agronomi dan Hortikultura adalah yang berbasis tanaman, artinya, produksi tanaman merupakan  core business-nya, sedangkan pemeliharaan ternak, yang seharusnya juga menguntungkan dari penjualan produk utamanya (daging dan telur), serta memberikan nilai tambah dari pemanfaatan limbahnya, hendaknya dipandang sebagai usaha penunjangnya (supporting business) demi peningkatan efisiensi dan produktivitas kebun. Efisiensi dan produktivitas ini merupakan dua indikator kinerja yang harus ditunjukkan oleh business apa pun, dan telah dibicarakan di awal pengembangan manajemen produksi nontanaman sekali pun. Jadi, sangat jelas bahwa pertanian terpadu termasuk dalam lingkup mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura, yang berarti bahwa Bagian Pertanian Terpadu dapat menjadi salah satu Bagian di Departemen Agronomi dan Hortikultura.

 

7.    Tiga aspek keberlanjutan yang dikemukakan di Butir 3 didiskusikan secara luas sebagai kinerja yang dapat dicapai oleh sistem pertanian terpadu, bukan oleh sistem monokultur. Dengan merujuk kembali artikel saya tentang penggolongan bagian di Departemen Agronomi dan Hortikultura, khususnya yang berkaitan dengan batasan agronomi, adanya perhatian pada pertanian terpadu dapat menunjukkan konsistensi Departemen ini terhadap batasan agronomi (dan hortikultura?) dan terhadap mandatnya.

 

2.3.3. PERTIMBANGAN PERLUNYA ADA BAGIAN PERTANIAN TERPADU DI DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

 

8.    Terdapat beberapa dasar pertimbangan yang mendukung perlu adanya Bagian Pertanian Terpadu (Berbasis Tanaman, agar sejalan dengan mandat Departemen meskipun dua kata itu tidak perlu dinyatakan), yaitu (a) pertanian terpadu merupakan salah satu sistem pertanian indigenus bangsa Indonesia, yang berarti menyangkut tingkat penghidupan petani; (b) pengembangan pertanian terpadu akan mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan sistem pangan nasional; (c) pengembangan pertanian terpadu memerlukan dukungan ilmu dan teknologi, (d) issue pertanian terpadu sesuai dengan visi dan misi IPB serta lebih tepat menjadi mandat Fakultas Pertanian daripada fakultas-fakultas lainnya di IPB; (e) adanya tiga jalur pelaksanaan program Tri Dharma  di IPB yang selayaknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang saling komplementer dan sinergis antarjalur; (f) program pendidikan major-minor, khususnya major-supporting courses, berpotensi terkendala jika layanan perkuliahannya diberikan secara lintas fakultas. Mengenai keenam dasar pertimbangan ini telah dibahas dalam artikel saya terdahulu.

 

2.3.4. RANAH (DOMAIN) DAN LINGKUP MANDAT BAGIAN PERTANIAN TERPADU

 

2.3.4.1. Ranah

9.    Ranah Bagian Pertanian Terpadu mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan  sumber daya lahan dan hayati secara terpadu, baik horizontal maupun vertikal, dan berkelanjutan.

2.3.4.2. Lingkup Mandat

10.  Lingkup mandat yang harus diemban oleh Bagian Pertanian Terpadu adalah pengembangan ilmu dan teknologi pertanian terpadu yang penjabarannya ke dalam bidang-bidang Tri Dharma  IPB adalah sebagai berikut: dalam bidang pendidikan berupa (a)  pengembangan mata kuliah pertanian terpadu untuk mendukung program pendidikan major-minor, khususnya pilihan major-supporting courses dan (b) pengembangan sarana pendidikan pertanian terpadu; dalam bidang penelitian berupa (c) pengembangan metodologi penilaian keberlanjutan sistem pertanian terpadu, (d) peningkatan efisiensi energi dalam sistem pertanian terpadu, dan (e) perancangan model-model alternatif pertanian terpadu; dalam bidang pengabdian pada masyarakat berupa (f) perbaikan  pertanian terpadu indigenus untuk meningkatkan taraf keberlanjutannya, khususnya dalam aspek ekonominya dan (g) pembangunan model-model pertanian terpadu yang berkelanjutan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat luas (petani).

 

11.  Sistem pertanian terpadu yang menjadi telaahan mencakup baik yang terpadu secara horizontal maupun yang vertikal. Sistem pertanian terpadu horizontal merupakan diversifikasi agribisnis yang memadukan tanaman dengan ternak dan atau ikan, sedangkan sistem pertanian terpadu vertikal memasukkan agroindustri ke dalam sistem terpadu yang berpendekatan diversifikasi horizontal itu guna meningkatkan nilai tambah agribisnis. Skala lapang produksinya dapat berupa lahan sempit atau luas, yang berarti memperhatikan pendekatan wilayah (kesesuaian lahan) dan  produk (kesesuaian pasar) demi keberlanjutan sistem. Agroekosistem pertanian terpadu yang dapat menjadi sasaran telaahannya mencakup, antara lain, pertanian organik, pertanian berkelanjutan dengan masukan eksternal rendah, dan sistem pertanian terpadu indigenus Indonesia. Dalam konteks pembangunan permukiman, eco-village dapat menjadi bidang telaahan pula.

 

2.5. RENCANA STRATEGIK BAGIAN PERTANIAN TERPADU

 

1.    Bagian Pertanian Terpadu memiliki peran yang strategik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki kekayaan  alam yang berlimpah, khususnya  sumber daya lahan dan hayatinya dengan keragaman yang tinggi.  Dukungan ilmu pengetahuan, baik yang teoritis maupun yang terapan, serta tenaga-tenaga sarjana dan profesional yang kompeten di bidangnya diperlukan untuk pengelolaan sumber daya lahan dan hayati yang berjalan sinergik dengan keunggulan posisi geografik Indonesia yang beriklim tropis.

 

2.    Kebijakan apa pun yang akan diambil oleh Bagian Pertanian Terpadu memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang memadai. Hasil-hasil yang akan dicapai akan memberikan informasi tentang kinerja Bagian itu. Oleh karena itu, penilaian yang kritis atas kinerja Bagian Pertanian Terpadu kelak (bahkan sejak usulan ini!) perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Lebih dari itu,  Bagian Pertanian Terpadu perlu melakukan orientasi atas rencana strategiknya agar dapat meletakkan misi, tujuan, strategi, dan matriks portofolionya guna mengantisipasi lingkungan strategik yang selalu berubah itu. Untuk keperluan ini, jati diri Bagian ini perlu diidentifikasi dari kekuatan dan kelemahannya sehingga kompetensinya dapat diketahui pula. Dengan merujuk pada sumber informasi yang masih terbatas pada saat ini, gambaran rencana strategik Bagian Pertanian Terpadu dikemukakan sebagai berikut.

 

2.5.1. Prinsip

3.    Sebagai unit struktural terkecil di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Bagian Pertanian Terpadu berprinsip mengemban tugas mulia dalam pengembangan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 melalui proses  pembelajaran, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan sumber daya lahan dan hayati, khususnya dalam sistem pertanian terpadu.

2.5.2. Visi

4.    Bagian Pertanian Terpadu bervisi sebagai unsur pelaksana akademik di Departemen Agronomi dan Hortikultura yang berperan aktif dan inovatif dalam  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan ke depan untuk menggalang pengelolaan sumber daya lahan dan hayati secara berkelanjutan.

 

2.5.3. Misi

5.    Misi Bagian Pertanian Terpadu  adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pelayanan pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan pertanian dan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati secara inovatif dan berkualitas dan mengembangkan sikap pribadi yang jujur kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung pembangunan ilmu pengetahuan pertanian dan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati, khususnya dalam sistem pertanian terpadu secara berkelanjutan.

 

2.5.4. Tujuan

6.    Tujuan Bagian Pertanian Terpadu adalah sebagai berikut: (a) mendukung program pendidikan major-minor, khususnya major-supporting courses; (b) mengembangkan  ilmu dan teknologi yang dapat merekaraya peningkatan keberlanjutan agroekosistem terpadu indigenus Indonesia, khususnya dari aspek ekonominya; (c) mengembangkan model-model pertanian terpadu yang berkelanjutan, baik yang berbasis pada model-model indigenus Indonesia maupun yang berupa penemuan model-model alternatif; (d) mendukung pengembangan sumber daya manusia berpribadi jujur yang berkompetensi dalam pengembangan pertanian terpadu; dan (e) mengembangkan sistem manajemen pertanian terpadu yang berkelanjutan dan berkeadilan.

 

2.6. STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

 

2.6.1. Strategi

7.    Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan Bagian Pertanian Terpadu  merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar (eksternal) dan di dalam (internal) Bagian itu khususnya dan di IPB umumnya. Perubahan dan perkembangan eksternal yang berpengaruh terhadap Bagian Pertanian Terpadu dianggap sebagai kekuatan pengendali (external forces/drivers/driving forces) yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi perkembangan Bagian Pertanian Terpadu di masa yang akan datang. Perubahan dan perkembangan internal dianggap sebagai modal dasar Bagian Pertanian Terpadu dalam mengembangkan diri untuk mencapai misinya, dengan kemampuan untuk mengantisipasi  tuntutan pengaruh eksternal tersebut. Modal dasar itu merupakan kekuatan efektif dan potensial sehingga perlu dipertimbangkan  dalam pengembangan Bagian Pertanian Terpadu itu sendiri. Strategi pencapaian misi Bagian Pertanian Terpadu  ditempuh menurut pembidangan sebagai berikut.

 

Strategi Pendidikan dan Pengajaran

8.    Bagian Pertanian Terpadu menyiapkan tenaga kependidikan berpribadi jujur yang kompeten di bidangnya dan dapat bersinergi satu sama lain dalam mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan major-minor, khususnya major-supporting courses, di Departemen Agronomi dan Hortikultura, khususnya, dan di luar Departemen itu, umumnya, dengan  kurikulum yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati

 

Strategi Penelitian dan Pengembangan

9.    Bagian Pertanian Terpadu menghasilkan temuan-temuan baru di bidang pengelolaan sumber daya lahan dan hayati melalui berbagai penelitian yang relevan dan mengembangkannya untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan bagi penyelengaraan proses pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan pertanian, khususnya pertanian terpadu.

 

Strategi Pelayanan pada Masyarakat

10.  Bagian Pertanian Terpadu menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menyebarluaskan ilmu dan teknologi  di bidang ilmu pengetahuan dan dalam pengelolaan sumber daya lahan dan hayati, khususnya dalam kegiatan pertanian terpadu, secara berkelanjutan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang memerlukan.

 

Strategi Pembinaan Mahasiswa dan Hubungan Alumni

11.  Bagian Pertanian Terpadu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang manajerial, keorganisasian,   komunikasi, dan sistem informasi dan meningkatkan hubungan dengan alumni untuk menjalin kerja sama dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan akademik di Departemen Agronomi dan Hortikultura.

 

Strategi Manajemen 

12.  Bagian Pertanian Terpadu mengembangkan profesionalisme, kejujuran, dan keterbukaan pemegang jabatan akademik struktural dan jabatan lainnya di lingkungan Departemen Agronomi dan Hortikultura dalam penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan mengembangkan keterpaduan penyelenggaraan kegiatan antarbidang strategi untuk mencapai kinerja manajemen yang berkualitas, efisien, dan produktif.

 

2.6.2. Program Kerja

13.  Program kerja Bagian Pertanian Terpadu untuk periode 2006-2030 digolongkan berdasarkan bidang-bidang strategi di atas. Keseluruhan program di bawah ini perlu dilihat prioritasnya berdasarkan kepentingan peningkatan kinerja Bagian Pertanian Terpadu dan ketersediaan sumber dayanya.

 

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

25. Program kerja di Bidang Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagai berikut:

(a)  penyusunan GBPP dan SAP mata kuliah yang diampu Bagian;

(b)  peningkatan  mutu bahan ajar, termasuk penyempurnaan silabus mata kuliah;

(c)  peningkatan sistem tutorial, termasuk  pemanfaatan teknologi multimedia dalam proses pembelajaran;

(d)  penyediaan bahan ajar, termasuk penyusunan diktat perkuliahan dan penuntun praktikum serta berlangganan jurnal ilmiah.

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan

26. Program kerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

(a)  penyusunan rencana penelitian (payung) Bagian dan penelitian di bawah koordinasi Departemen;

(b)  pengintegrasian kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat:

(c)  pengembangan kerja sama penelitian dengan instansi lain, khususnya yang menawarkan pendanaan berupa hibah:

(d)  penerbitan jurnal ilmiah tentang pertanian terpadu, antara lain, dengan “menghidupkan kembali” jurnal ilmiah yang kini terkendala kelancaran terbitnya.

 

Bidang Pengabdian pada Masyarakat

27. Program kerja di Bidang Pelayanan pada Masyarakat adalah sebagai berikut:

(a)  pengintegrasian kegiatan pengabdian pada masyarakat ke dalam bidang penelitian;

(b)  pembangunan kerja sama/kemitraan dengan instansi lain, antara lain, tentang program pendidikan pesanan;

(c)  pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka "pengisian" program otonomi daerah, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya (antara lain, dengan membangun model eco-village dan desa binaan).

 

Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Hubungan Alumni

28. Program kerja di Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Hubungan Alumni adalah sebagai berikut:

(a)  peningkatan pembimbingan akademik bagi mahasiswa;

(b)  penggalangan sumber bea siswa bagi mahasiswa;

(c)  pembinaan disiplin mahasiswa;

(d)  integrasi kegiatan kemahasiswaan ke dalam program Tri Dharma  Bagian;

(e)  peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam LKTI;

(f)   inventarisasi data alumni IPB yang berkiprah dalam pertanian terpadu;

(g)  peningkatan hubungan dengan alumni IPB yang berkiprah dalam pertanian terpadu.

 

Bidang Manajemen

29. Program kerja di Bidang Manajemen adalah sebagai berikut:

(a)  peningkatan sarana kependidikan (misalnya sistem informasi dan perpustakaan Bagian);

(b)  pembinaan stardard of conduct  (loyalitas dan integritas) tenaga kependidikan dalam bertugas;  

(c)  pemantauan prestasi tenaga kependidikan, antara lain, kelancaran kenaikan jabatan fungsional/pangkatnya;

(d)  penyelenggaraan diskusi (Rabuan) dan rapat berkala (Rabuan Minggu I Bulanan), antara lain, untuk tukar pengalaman antartenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan pemantauan kinerja Bagian;

(e)  pemantauan semesteran (antarsemester) mengenai kerja sama dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(f)   evaluasi tahunan (antartahun) kinerja Bagian dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(g)  perhatian atas kesejahteraan dan karier atau jenjang pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang Bagian.

 

2.7. TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG KEPENDIDIKAN

 

2.7.1. Tenaga Kependidikan

30. Tenaga kependidikan yang diperlukan, setidaknya di tahap awal pembentukan Bagian Pertanian Terpadu, mencakup bidang-bidang keahlian sebagai berikut:

(a) statistika untuk mendukung metode penelitian, antara lain, metode penilaian keberlanjutan suatu agroekosistem terpadu (penetapan parameter agregat dan parameter unsur keberlanjutan);

(b) agronomi dan ilmu tanaman untuk pembelajaran/penelitian aspek tanaman;

(c) budi daya dan ilmu ternak untuk pembelajaran/penelitian aspek ternak;

(d) budi daya dan ilmu ikan untuk pembelajaran/penelitian aspek ikan;

(e) ekonomi dan sosial untuk pembelajaran studi kelayakan dan kelembagaan sistem pertanian terpadu.

Tenaga kependidikan itu didapatkan dari dalam dan luar Departemen Agronomi dan Hortikultura. Pada saat usulan ini ditulis, dari Departemen Agronomi dan Hortikultura 2 orang dosen telah menyatakan kesediaannya untuk mengisi bidang statistika, sedangkan 5 orang  lainnya untuk bidang agronomi dan ilmu tanaman; selain itu, dari Fakultas Peternakan 1 orang  dosen bersedia pindah tugas ke Departemen Agronomi dan Hortikultura untuk mengisi bidang budi daya dan ilmu ternak. Lampiran 1 menyajikan ragam minat kedelapan dosen tersebut selama penugasannya di IPB hingga saat ini berdasarkan mata kuliah yang diberikannya. Informasi tersebut sangat berarti bagi pelaksanaan program Bagian Pertanian Terpadu. Bidang budi daya dan ilmu ikan akan disegerakan pengisian dosennya, sedangkan bidang ekonomi dan sosial sebetulnya tidak terlalu mendesak, setidaknya di awal pembentukan Bagian ini. Diperkirakan bahwa total tenaga kependidikan yang diperlukan pada tahap awal berdirinya Bagian ini adalah 10-12 orang.

 

31. Meskipun terkesankan bahwa tenaga kependidikan yang diperlukan itu tumpang tindih keberadaannya dengan yang kini ada di Bagian-Bagian/Departemen lain, hal itu tidak perlu dipermasalahkan karena kesediaan mereka untuk bergabung di Bagian Pertanian Terpadu sudah berkomitmen untuk menekuni sistem pertanian terpadu. Jadi, sebetulnya tidak akan ada tumpang tindih penugasan/mandat antarunit di IPB, bahkan akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas IPB secara keseluruhan seperti yang diharapkan dengan perubahan statusnya menjadi perguruan tinggi BHMN.

 

2.7.2. Tenaga Penunjang Kependidikan

32. Tenaga penunjang kependidikan yang diperlukan adalah tenaga yang akan mengisi bidang administrasi dan perbantuan pelaksanaan pertanian terpadu di lapang, yang masing-masing di tahap awal pembentukan Bagian ini diperlukan sebanyak satu orang. Tenaga penunjang kependidikan ini tidak perlu harus tenaga tetap di Bagian. Kedua tenaga ini akan diusulkan pengangkatannya ke Departemen Agronomi dan Hortikultura segera setelah Bagian ini disetujui kehadirannya. Tenaga bidang administrasi setidaknya berkualifikasi Diploma Komputer (A. Md), sedangkan untuk bidang perbantuan kebun berkualifikasi D3 Pertanian (A. Md). Kedua tenaga penunjang itu diharapkan dapat mendukung tugas-tugas dosen dan pelayanan Bagian kepada mahasiswa dan pihak lain baik di dalam maupun di luar kampus.

 

2.7.3. MATA KULIAH YANG DIAMPU BAGIAN

 

33. Mata-mata kuliah yang dapat diampu oleh Bagian Pertanian Terpadu, antara lain, adalah Dasar Pertanian Terpadu (Principles of Integrated Agriculture), Pertanaman Ganda (Multiple Cropping), Pertanian Berkelanjutan dengan Masukan Eksternal Rendah (Low-External-Input and Sustainable Agriculture, LEISA), Pertanian Organik (Organic Farming), dan Perancangan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System Design). Mata-mata kuliah ini telah diusulkan kepada Ketua Departemen Budi Daya Pertanian untuk dipertimbangkan sebagai mata-mata kuliah pilihan Topik Khusus I, II, atau III dalam kurikulum Major-Minor yang tengah dirumuskan kembali. Pada masa yang akan dataing, dengan kompetensi Bagian Pertanian Terpadu yang setidaknya dapat melayani S0, S1, hingga S2, beberapa mata kuliah lainnya dapat diampu, atau setidaknya topik-topik berikut dapat dipertimbangkan untuk memperkaya lima mata kuliah tersebut di atas: agroforestri (agroforestry), kampung ramah lingkungan (eco-village), permakultura (permaculture), pertanian indigenus Indonesia (Indonesian indigenous agriculture), pengendalian hama terpadu (integrated pest control), pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), pertanian alternatif (alternative agriculture), plasma nutfah dan biodiversitas dalam pertanian (germ plasm and biodiversity in agriculture). Silabus dan dosen pengasuh mata-mata kuliah tersebut disajikan sebagai Lampiran 2 dan 3.

 

2.7.4. FASILITAS YANG DIPERLUKAN

 

34. Di antara hal-hal yang dihadapi Departemen Budi Daya Pertanian saat ini, pembagian aset/fasilitas yang dimilikinya kepada Departemen Arsitektura Lansekap dan Departemen Agronomi dan Hortikultura masih belum terlaksana. Disadari bahwa perubahan nama-nama Bagian di suatu Departemen, apakah berkurang ataukah menjadi bertambah memerlukan pertimbangan yang mungkin tidak sederhana. Namun, dengan  semangat kebersamaan sefakultas atau se-IPB, diharapkan pembagian aset itu tidak menimbulkan masalah yang akan merugikan kebersamaan itu. Oleh karena itu, dalam konteks pengusulan adanya Bagian Pertanian Terpadu, Bagian ini lebih mengutamakan fasilitas berupa kebun daripada yang berupa laboratorium. Hal-hal yang berkaitan dengan analisis laboratorium diharapkan dapat dipenuhi dengan adanya Bagian-bagian yang kini ada, baik di Departemen Budi Daya Pertanian (jika Bagian-bagian itu masih tetap ada) maupun yang ada di luar Departemen Budi Daya Pertanian sekarang. Bagian Pertanian Terpadu berharap dapat memiliki sejumlah laboratorium lapang (field laboratory) yang diperoleh melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Kota Madya Bogor dan Kabupaten Bogor dalam tahap awal, yang selanjutnya diperluas ke seluruh kabupaten yang bekerja  sama dengan IPB. Kebun di kampus diperlukan untuk sarana praktikum mahasiswa dan penelitian dosen yang akan dipadukan dengan fungsinya sebagai laboratorium pembelajaran (teaching laboratory) yang berperan untuk pengembangan labratorium lapang tersebut. Laboratorium lapang akan berfungsi sebagai sarana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi antara ketiga komponen darmanya. Lampiran 4 menyajikan kebutuhan ruangan dan kebun oleh Bagian Pertanian Terpadu.

 

2.7.5. LEMBAGA  DAN PERORANGAN TARGET KEMITRAAN

 

35. Lembaga-lembaga domestik dan mancanegara, lembaga perintah dan nonpemerintah, serta perorangan dapat menjadi target kemitraan asalkan tidak berpotensi merugikan IPB khususnya, masyarakat tani, dan negara pada umumnya. Lingkup kemitraan adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sepanjang memenuhi peraturan internal IPB. Lampiran 5 menyajikan lembaga-lembaga potensial calon mitra Bagian Pertanian Terpadu meskipun masih belum menyebutkan nama lembaga atau perorangannya. Prioritas kemitraan akan diberikan kepada pembangunan model-model pertanian yang berkelanjutan agar dapat menjadi bagian dari laboratorium lapang sebagaimana yang dibahas dalam Butir 34. Dalam janka panjang, Bagian ini mencanangkan pembangunan model perkampungan ramah lingkungan yang berbasis pertanian terpadu yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk agrowisata.

 

2.7.6. PENUTUP

 

36. Pokok-pokok pikiran tentang pembentukan Bagian Pertanian Terpadu ini memerlukan pembahasan yang mendalam dari segenap tenaga kependidikan di Departemen Budi Daya Pertanian. Pimpinan Fakultas Pertanian diharapkan dapat menyetujui kehadiran Bagian ini di Fakultas Pertanian karena di Fakultas Pertanian-lah adanya kosa kata seperti, bahkan terkesan posesif,  pertanian konservasi (di Departemen Ilmu-Ilmu Tanah), pengendalian hama terpadu (di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan), serta pertanian organik dan  pertanian berkelanjutan dengan masukan eksternal rendah (Departemen Budi Daya Pertanian). 

 

37. Pertanian terpadu sebetulnya merupakan bidang tekunan yang menantang bagi tenaga kependidikan di IPB, tidak saja di jalur divisi-pusat-LPPM-IPB-MWA (Pasal 67-69 ART IPB, jalur litbang), yang sekarang dipahami sebagai satu-satunya unit yang paling tepat menekuninya, tetapi juga di jalur bagian-departemen-fakultas-IPB (Pasal 56-58, jalur pendidikan) dan jalur SUA-Departemen/Fakultas-IPB-MWA atau SUA-Pusat/LPPM-IPB-MWA, SUP-Fakultas/LPPM-IPB-MWA, serta SUK-badan usaha-MWA-IPB (Pasal 111-115 ART IPB, jalur unit usaha).  Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat meyakinkan pimpinan dan tenaga kependidikan Departemen Budi Daya Pertanian bahwa pertanian terpadu tidak berada di luar mandat Departemen Agronomi dan Hortikultura. 

 

Bogor, 26 Mei 2005

Wahju Qamara Mugnisjah
 


Lampiran 1. Mata Kuliah Asuhan Dosen Peminat Bagian Pertanian Terpadu, Departemen Agronomi dan Hortikulturaa

 

No.

Nama Dosen

Bag./Dep.b/Fak. Saat Ini

Mata Kuliah Asuhanc

1.

BPP (Dr., Ir.)

Fapet

Ilmu Lingkungan Peternakan

2.

ESY (Ir., M.Agr.Sc.)

Bag. Pemuliaan Tanaman, DAHd

Perancangan Percobaan (S1), Statistk Praktis Pemuliaan Tanaman (S1), Analisis dan Teknik Percobaan Pemuliaan Tanaman (S1), dan Metode Kuantitatif Pemuliaan Pemuliaan Tanaman (S1)

3.

AWA (Ir., M.S.)

Bag. Produksi Tanaman, DAH

Manajemen Produksi Tanaman (S1), Dasar-Dasar Agronomi (S1), Tanaman Perkebunan Utama (S1), Teknik Perkebunan (S1, S0), Tanaman Minuman Penyegar (S1, S0), Sistem Produksi Pertanian (S0), Manajemen Perkebunan (S0), dan Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan (S0)

4.

HAR  (Dr., Ir., M.S.)

Bag. Ekofisiologi Tanaman, DAH

Tanaman Perkebunan Utama (S), Kapita Selekta Usaha Perkebunan (S1), dan Dasar-Dasar Agronomi (S1)

5.

AQO (Ir.. M.Si.)

Bag. Ilmu dan Teknologi Benih, DAH

Dasar-Dasar Ilmu dan Teknologi Benih (S1), Produksi Benih (S1), Rancangan Percobaan (S1), Kuantifikasi Metabolisme Benih (S2), Teknik Perancangan Percobaan (S0), dan Matematika (S0)

6.

SUW  (Dr., Ir., M.Si.)

Bag. Ekofisiologi Tanaman

Manajemen Produksi Tanaman (S1), Tanaman Rempah (S1), Dasar-Dasar Agronomi (S1), Pembiakan Tanaman Perkebunan (S0), dan Ekologi Kuantitatif (S2).

7.

SZA (Ir.)

Bag. Ekofisiologi Tanaman

Dasar-Dasar Agronomi (S1), Pengendalian Gulma (S1), Tanaman Perkebunan Utama (S1), Kapita Selecta Usaha Perkebunan (S0), Pengendalian Gulma Perkebunan (S0), Tanaman Sela (S0), dan Tanaman Rempah (S0)

8.

WQM (Dr., Ir., M.Agr.)

Bag. Ekofisiologi Tanaman

Manajemen Produksi Tanaman (S1), Kapita Selekta Agribisnis Benihe (S1), Dasar-Dasar Agronomi (S1), Teknik Penulisan Ilmiah (S1), Tanaman Rempah (S1), Sistem Produksi Tanaman (S2), dan Ekofisiologi Tanaman Tropika (S2/S3)

a Masih diperlukan 2-4 orang dosen untuk bidang budi daya dan ilmu ternak dan budi daya dan ilmu ikan

b Menurut SK Rektor No. tentang Home Base Tenaga Kependidikan

c Menurut Biodata Bahan Pemilihan Departemen, kecuali untuk No. 1 dari Katalog Panduan Program Sarjana (IPB) 2000-2005 (Edisi 2000).

d DAH, Departemen Agronomi dan Hortikultura

e Sebagai dosen tamu

 

 
Lampiran 2. Silabus mata Kuliah yang Diampu oleh Bagian Pertanian Terpadu, Departemen Agronomi dan Hortikultura

 

No.

Mata Kuliah

Sks

Silabus

1.

Dasar Pertanian Terpadu

 

2(2-0)

Batasan pertanian terpadu; pertanian terpadu versus pertanian konvensional; ragam dan karakteristik pertanian terpadu khas (indigenus) Indonesia; ragam dan karakteristik pertanian terpadu mancanegara; peran pertanian terpadu dalam pembangunan pertanian Indonesia

2.

Pertanaman Ganda

3(2-1)

Batasan pertanaman ganda; pertanaman ganda versus pertanaman tunggal dan pertanaman terus-menerus; ragam dan karakteristik pertanaman ganda di Indonesia dan mancanegara; basis ekofisiologi pertanaman ganda; rancangan pertanaman ganda; arahan penelitian dalam pertanaman ganda

3.

Pertanian Berkelanjutan dengan Masukan Eksternal Rendah (LEISA)

3(2-1)

Batasan pertanian berkelanjutan; batasan    LEISA; LEISA versus HEIA dan LEIA; prinsip ekologik LEISA; menuju pembangunan LEISA; sumber teknologi untuk LEISA; teknologi pertanian yang mendukung LEISA, arah penelitian untuk mendukung LEISA; participatory technology development (PTD) untuk membangun LEISA

4.

Pertanian Organik

3(2-1)

Batasan pertanian organik; pendorong timbulnya pertanian organik; prinsip pertanian organik, pertanian organik versus pertanian konvensional, LEISA, dan pertanian ramah lingkungan; standar pertanian organik Indonesia dan mancanegara; teknologi pertanian organik; arahan penelitian dalam pertanian organik

5.

Perancangan Sistem Pertanian Terpadu

3(2-1)

Pengertian perancangan sistem pertanian terpadu (SITANDU); asas-asas dan rekayasa ekologis dalam pembangunan SITANDU; konsepsi dasar untuk perancangan SITANDU; prinsip dalam perancangan SITANDU; optimasi dalam perancangan SITANDU; Langkah-langkah normatif dalam perancangan SITANDU; kasus dan kelayakan financial rancangan SITANDU di
lahan basah dan di lahan kering

 


 

Lampiran 3. Mata Kuliah dan Dosen Pengasuhnya

 

No.

Sandi Dosena

Mata Kuliah

Jumlah Mata Kuliah

Dasar Pertanian Terpadu

Pertanam-an Ganda

LEISA

Pertanian Organik

Peran-cangan SITANDU

1.

BPP (Dr., Ir.)

 

 

V

V

V

3

2.

ESY (Ir., M.Agr.Sc.)

V

 

 

 

V

2

3.

AWA (Ir., M.S.)

V

V

 

V

 

3

4.

HAR  (Dr., Ir., M.S.)

V

V

 

V

 

3

5.

AQO (Ir.. M.Si.)

V

V

 

 

 

2

6.

SUW  (Dr., Ir., M.Si.)

V

V

 

V

 

3

7.

SZA (Ir.)

V

 

V

 

 

2

8.

WQM (Dr., Ir., M.Agr.)

 

 

V

V

V

3

9.

Ikanb

 

 

V

 

V

2

10.

Sosc

 

 

V

 

V

2

 

Jumlah Dosen

6

4

5

5

5

 

a Nama lengkap dosen terdapat dalam Lampiran 1

b Dosen dari bidang ilmu dan budi daya ikan (belum ada)

c Dosen dari bidang ilmu sosial (belum ada)

 


  Lampiran 4. Kebutuhan Fasilitas untuk Bagian Pertanian Terpadu, Departemen Agronomi dan Hortikulturaa

 

No.

Peruntukan Fasilitas

Bentuk  Fasilitas

Satuan

 

Ukuran

(maksimal)

Total Luas

1.

Kepala Bagian

Kamar

1 buah

3 x 3 m2

9 m2

Kursi

1 buah

 

 

Meja

1 buah

 

 

Lemari buku

1 buah

 

 

Lemari kabinet

1 buah

 

 

2.

Ruang diskusib

Kamar

1 buah

3 x 5 m2

15 m2

Kursi

12 buah

 

 

Meja rapatc

6 buah

 

 

Lemari kabinet

1 buah

 

 

Kursi adm.

1 buah

 

 

Meja adm.

1 buah

 

 

3.

Dosen (10-12 orang)

Kamard

6

4 x 5 m2

120 m2

Kursi

12 buah

 

 

Meja

12 buah

 

 

Lemari buku

12 buah

 

 

Lemari kabinet

12 buah

 

 

4.

 

 

Teaching Lab:

a. Bangunan Kebun

 

Kantor

 

1 buah

 

6 x 6 m2

 

36 m2

Ruang peralatan kebun

1 buah

6 x 6 m2

36 m2

Gudang sarana produksi

1 buah

6 x 6 m2

36 m2

b. Kebun Pendidikan

 

Lahan basahe

1 hamparan

2 ha

2 ha

Lahan kering

1 hamparan

2 ha

2 ha

5.

 

Kabun Etalase dan bangunannya

(Halaman  kampus: Plaza di depan Grawida berikut kolam (di luar arboretum))

 

Bangunan taman

1 buah

 

 

Rumah kaca

2 buah

 

 

Kolam dan sekitarnya di luar arboretum

1 buah

 

 

a Laboratorium lapang akan dibangun dengan cara menjalin kerja sama/kemitraan dengan Pemerintah Daerah Otonom (Kota/Kabupaten)

b Berfungsi juga sebagai ruang administrasi

c Dua kursi atau 2 orang dosen per meja

6 Dua orang dosen per kamar

c Berupa sawah atau lahan berkolam alami

 

 



Lampiran 5. Lembaga Calon Mitra Potensial Bagian Ekologi Pertanian Terpadu, Departemen Agronomi dan Hortikultura

 

No.

Status Lembaga

Tempat Lembaga

Bidang/Unit Kerja Lembagaa

1.

Lembaga pemerintah

Internal IPB

Unit-unit kerja yang ada di IPB baik di tingkat universitas, fakultas/lembaga, departemen/pusat maupun bagian/divisi

Luar IPB

Departemen Pertanian/Kehutanan/ dsb berikut lembaga di bawahnya  yang berhubungan denganya,  di pusat dan di daerah otonom, perbankan, universitas, dsb.

2.

Lembaga nonpemerintah

Domestik

Lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pertanian, perbankan, universitas, dsb.

Mancanegara

Lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pertanian, perbankan, universitas, dsb.

a Kemitraan dilakukan jika diperlukan dan sangat selektif  agar tidak merugikan kepentingan IPB (khususnya), petani dan negara (pada umumnya)

  


[1] Bahan Diskusi Pengusulan Bagian Pertanian Terpadu di Departemen Agronomi dan Hortikultura Tanggal 9 Juni 2005

QS.2:4 [Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat]